PDIP Sebut Megawati tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret

 Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menegaskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

"Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retreat yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia," kata Ahmad Basarah dalam konferensi persnya di DPP PDI-Perjuangan, Jakarta

Dia menegaskan, arahan Megawati Soekarnoputri melalui Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, bukanlah larangan, melainkan hanya penundaan sementara perjalanan ke Magelang.

"Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan," lanjut Basarah menegaskan.

Lebih jauh, Basarah menegaskan, sejak awal Megawati meminta para kepala daerah terpilih untuk langsung turun melayani rakyat usai dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik Presiden Prabowo, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing," tutur dia.

Selain itu, menurutnya, kehadiran fisik kepala daerah sangat diperlukan agar program-program penting dapat berjalan. Termasuk antaranya pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi.

"Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri, meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau “turba” dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke program pemerintah di daerahnya masing-masing," pungkasnya.