Prabowo mau pendidikan negeri gratis sampai universitas, Komisi X soroti nasib PTS

 Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pentingnya skema dan formula yang matang ketika ingin mengeksekusi wacana Presiden RI Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan hingga jenjang tinggi di kampus negeri.

Menurut Lalu, skema matang diperlukan demi mencegah ketimpangan, terutama bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) jika wacana dieksekusi. 

"Skemanya seperti apa. Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri, red), kemudian PTS menjadi terbengkalai. Nah, jadi harus ada skema," ujar dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

Lalu mengusulkan skema pengalihan alokasi Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah secara penuh ke PTS apabila PTN kelak digratiskan.

?"Contoh misalnya, KIP Kuliah yang hari ini diberikan untuk PTN dan PTS, ketika PTN digratiskan, maka KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN. Jadi KIP Kuliah diberikan kepada PTS saja," ujarnya.

?Tidak hanya sebatas KIP Kuliah, Lalu mengusulkan pemerintah memperhatikan bantuan biaya operasional bagi PTS, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut.

?"Maka tentu kami mengusulkan agar PTS juga mendapat biaya operasional," lanjutnya.

Terlepas dari biaya gratis sekolah hingga universitas negeri, Lalu mengingatkan pemerintah tentang kebutuhan mahasiswa tidak berhenti ke soal uang kuliah semata. 

?"Jangan sampai nanti, saya khawatir nanti kalau misalnya PTN digratiskan, kemudian PTS berbayar, ya, tentu orang tidak mau berkuliah di PTS," ujar Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

?Dia kemudian menerima pertanyaan mengenai wacana penggunaan dana hasil sitaan kasus korupsi untuk membiayai program tersebut.

Lalu menilai postur anggaran pendidikan saat ini sebenarnya masih sangat memungkinkan mengeksekusi wacana sekolah gratis sama universitas. 

?"Terkait dengan sumber anggaran, kalau kami melihat dari postur anggaran pendidikan sebenarnya masih sangat memungkinkan untuk dilaksanakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden," kata Lalu.