AS salah hitung kekuatan Iran, serangan ke pucuk pimpinan justru bikin jalan damai makin sulit

 Amerika Serikat (AS) diduga keliru memperkirakan kemampuan Iran bertahan dari gelombang serangan militer yang dilakukan bersama Israel. Alih-alih memaksa Teheran menerima kesepakatan sesuai keinginan Washington, strategi tersebut justru dinilai memperumit jalur diplomasi, memperdalam ketidakpercayaan, dan membuat peluang tercapainya perdamaian semakin kecil.

Penilaian itu disampaikan Presiden sekaligus CEO Center for the National Interest, Paul Saunders, yang menilai pemerintahan Presiden Donald Trump terlalu optimistis bahwa tekanan militer dapat dengan cepat melemahkan pemerintahan Iran.

"Saya pikir pemerintahan kemungkinan terlalu melebih-lebihkan betapa mudahnya menggunakan kekuatan militer untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang sukses," kata Saunders dalam wawancara di Washington DC.

Pernyataan tersebut muncul ketika hubungan Washington dan Teheran masih berada dalam kebuntuan. Salah satu titik paling krusial adalah masa depan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Hingga kini, laporan mengenai kemungkinan dibukanya kembali jalur tersebut masih saling bertentangan.

Dilansir via Iran International, Saunders menilai keputusan AS dan Israel menargetkan jajaran pimpinan Iran justru mengubah arah konflik. Menurutnya, serangan tersebut bukan hanya meningkatkan eskalasi militer, tetapi juga membuat pemerintah Iran merasa eksistensinya terancam sehingga semakin sulit diajak berkompromi.

"Dari sudut pandang saya, akan lebih baik jika serangan terhadap kepemimpinan Iran tidak dilakukan," ujar Saunders.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut memperbesar rasa saling tidak percaya antara kedua negara dan justru melemahkan posisi Washington saat kembali mencoba membuka ruang perundingan.

"Untuk mencapai sebuah kesepakatan, kita membutuhkan pemerintah yang bisa diajak bernegosiasi. Ketika pemerintah itu benar-benar rusak dan tidak stabil, apakah rezim baru nantinya cukup kuat untuk membuat konsesi kepada Amerika Serikat?" katanya.

Pernyataan itu berkaitan dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara AS dan Iran yang ditandatangani pada Juni lalu. Dokumen berisi 14 poin tersebut dirancang sebagai kerangka sementara untuk menghentikan permusuhan, memulihkan lalu lintas perdagangan di Selat Hormuz, mengakhiri blokade angkatan laut AS, serta membuka jalan menuju perjanjian final dalam waktu 60 hari.

Namun pada Juli, Iran menghentikan pelaksanaan komitmennya dalam MoU dengan alasan Washington tidak lagi memenuhi kewajibannya.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut Iran kini berada di bawah 'rezim ketiga'. Ia berpendapat sejumlah lapisan kepemimpinan Iran telah tewas akibat serangan AS dan Israel sehingga pejabat yang kini memimpin dianggap berbeda dan lebih terbuka dibanding pendahulunya.

Serangan Asing Justru Satukan Masyarakat Iran

Selain berdampak pada negosiasi, Saunders mengatakan perang juga memengaruhi dinamika politik di dalam negeri Iran.

Menurutnya, meski banyak warga Iran tidak puas terhadap pemerintah mereka, ancaman dari negara asing justru cenderung mempersatukan masyarakat untuk mendukung negara.

"Terlepas dari seberapa marah atau frustrasinya masyarakat terhadap pemerintah mereka sendiri, satu-satunya hal yang lebih tidak mereka inginkan dibanding campur tangan pemerintahnya adalah campur tangan pemerintah negara lain," ujar Saunders.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Iran saat ini berupaya mempertahankan kelangsungan hidup negara, sementara masyarakat bereaksi terhadap serangan dari luar. Pada saat yang sama, pemerintah dan publik Amerika juga mulai mempertimbangkan apakah biaya dan risiko perang masih sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai.

"Konflik ini penting bagi Washington, tetapi bukan persoalan eksistensial bagi Amerika Serikat," katanya.

Saunders menilai pemerintahan AS juga mulai menunjukkan kehati-hatian karena meningkatnya kekhawatiran publik mengenai besarnya biaya jika konflik terus berlanjut.

Selain itu, di tengah kebuntuan diplomasi, Selat Hormuz tetap menjadi kartu tawar utama Iran sekaligus faktor penentu dalam upaya mengakhiri konflik.

Gangguan terhadap jalur pelayaran itu telah menyebabkan lalu lintas kapal komersial menurun tajam. Iran sendiri juga menanggung kerugian ekonomi akibat terganggunya aktivitas perdagangan.

Meski demikian, Saunders mengatakan pelaku pasar sejauh ini masih memperkirakan Selat Hormuz akan kembali dibuka sehingga dampaknya terhadap harga minyak dunia belum terlalu besar.

Namun ia mengingatkan, apabila gangguan berlangsung lebih lama dan kilang-kilang minyak harus menyesuaikan diri dengan pasokan yang lebih terbatas, konsekuensi ekonomi global dapat menjadi jauh lebih serius.